Terkait “Fee” Pokir, Penyelidik Periksa Dua Anggota Fraksi PKB Karawang

  • Whatsapp
Foto : Gedung DPRD Karawang

KarawangPos – Setelah pihak eksekutif, dua anggota fraksi PKB DPRD Karawang dikabarkan kena giliran dimintai keterangan tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

Informasi yang diterima, Kamis (16/6/2022) pagi, kedua anggota legislatif itu adalah Jajang Sulaeman dan Ishak Iskandar.

Read More

Banner Iklan Sariksa

Keduanya dikabarkan dimintai keterangan terkait dugaan adanya “fee” sebesar lima persen pada realisasi anggaran pokok pikiran (pokir) atau aspirasi tahun anggaran 2020 dan 2021 yang saat ini tengah menjadi issue hangat di Kabupaten Karawang.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkab Karawang mulai dari unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga OPD teknis di Pemkab Karawang dikabarkan sudah lebih dulu datang untuk memberikan keterangan kepada tim penyelidik Kejari Karawang.

Selain pihak eksekutif, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, juga sudah mendatangi kantor Kejari Karawang pada Selasa (7/6/2022) siang untuk dimintai keterangan.

Kepala Seksi Inteljen (Kasi Intel) Kejari Karawang, Tohom Hasiholan mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan ke publik terkait perkembangan proses penyelidikan dugaan adanya “fee” lima persen dari anggaran aspirasi yang tengah ditangani.

Alasannya, jelas Tohom, proses pemeriksaan masih dalam tahap penyelidikan.

“Maaf kami belum bisa memberikan informasi karena masih tahap penyelidikan. Nanti setelah masuk ke penyidikan akan kita sampaikan hasil pemeriksaan kami,” kata Tohom.

Ketua Fraksi PKB Karawang, Ishak Iskandar, membenarkan jika dirinya sudah dimintai keterangan oleh penyelidik Kejari Karawang.

“Betul Kang, kemarin sudah memenuhi undangan pihak kejaksaan,”singkat Ishak saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (17/6/2022) malam.

Untuk diketahui, dugaan adanya “fee” lima persen pada realisasi anggaran pokir atau aspirasi bermula saat salah satu petinggi partai berencana melakukan usulan pemberhentian terhadap dua kader partainya.

Dinilai tidak loyal dan tidak mematuhi aturan partai untuk memberikan dana operasional ke DPC sebesar lima persen atau sekitar Rp 150 juta dari dana aspirasi sebesar Rp 1 miliar, kedua kader tersebut diusulkan ke DPW dan DPP untuk dilakukan pemberhentian dari keanggotaan partai.

Banner Iklan Sariksa
  • Whatsapp

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.