KarawangPos – Forum Musisi Karawang (FMK) menyusun draf rekomendasi regulasi ekosistem permusikan untuk diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karawang. Langkah ini ditempuh untuk merespon maraknya keluhan dari para pekerja seni lokal, dari mulai musisi, band, event organizer, hingga vendor panggung yang makin tersisih dan kesulitan mendapat peluang kerja ditanah lahirnya sendiri.
Ketua FMK Denny Abdul Gofur menyatakan, minimnya ruang bagi pekerja seni daerah terlihat dari maraknya penyelenggaraan konser berskala besar di Karawang yang didominasi oleh pelaksana dan vendor dari luar kota. Padahal, potensi dan kapasitas pelaku seni lokal dinilai tidak kalah bersaing.
“Karawang saat ini banyak sekali event musik skala besar, yang penyelenggaranya kebanyakan dari luar Karawang. Saat kita mengajukan atau komunikasi itu sangat sulit, bahkan semua yang terlibat dari vendor rata-rata dari luar kota. Padahal Karawang juga memiliki kemampuan yang sama,” ujar Denny usai rapat kepengurusan di Karawang, Rabu (26/8).
Selain di panggung besar, keterbatasan peluang juga terjadi di sektor industri hiburan harian. Meski pertumbuhan hotel, kafe, dan tempat hiburan di Karawang berkembang pesat, hanya sebagian kecil pengelola usaha yang konsisten memberdayakan musisi lokal.
Merespons kondisi tersebut, FMK tengah mematangkan poin-poin krusial yang akan diusulkan menjadi regulasi. Draf tersebut mencakup penetapan standar tarif (rate card) berdasarkan klasifikasi profesionalitas pekerja seni, penyederhanaan perizinan, hingga penyesuaian regulasi pajak untuk acara skala lokal.
FMK berharap hasil rekomendasi tersebut kelak dapat ditetapkan peraturan bupati (perbub) sebagai payung hukum yang mengikat. Landasan hukum ini dinilai vital untuk melindungi mata pencaharian para pekerja seni senior sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem musik bagi generasi penerus di karawang.(Han)
