KarawangPos – Subang, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karawang sukses menggelar Jambore Purna BPD Tahun 2026 di kawasan wisata alam Bukit Pamoyanan, Subang, Sabtu–Minggu, 5–6 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti hampir 190 peserta yang merupakan perwakilan anggota BPD dari berbagai desa di Kabupaten Karawang.
Tak sekadar menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan di alam terbuka, jambore ini juga menjadi momentum konsolidasi para anggota BPD, khususnya dalam memperkuat solidaritas serta mendorong advokasi terhadap hak dan kesejahteraan anggota BPD yang memasuki masa purna tugas.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah deklarasi dan penguatan wadah Ikatan Keluarga Purna BPD Seluruh Indonesia (IKAPABDSI) Kabupaten Karawang. Selain itu, peserta juga menyepakati Petisi Bukit Pamoyanan yang ditandatangani oleh hampir 190 perwakilan BPD se-Kabupaten Karawang.
Kebersamaan Tak Boleh Terputus oleh Periodisasi
Ketua Panitia Pelaksana Jambore Purna BPD, Dodo Ahmad Faridlo, menegaskan bahwa berakhirnya masa jabatan sebagai anggota BPD tidak seharusnya memutus hubungan persaudaraan maupun semangat pengabdian terhadap desa.
«“Nilai utama dari jambore ini adalah kebersamaan. Meski ada di antara kita anggota BPD yang akan purna tugas dan ada pula yang kembali terpilih, perjuangan serta pengabdian untuk desa tidak boleh terkotak-kotak. Kebersamaan ini harus terus kita jaga sebagai kekuatan moral dalam mengawal pembangunan desa,” ujar Dodo.»
Menurutnya, pengalaman dan kontribusi para anggota BPD, baik yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan masa tugasnya, tetap menjadi bagian penting dalam membangun desa.
PABPDSI Dorong Pembentukan IKAPABDSI Karawang
Ketua PD PABPDSI Kabupaten Karawang, H. Suhara Iskandar, mendorong para anggota BPD yang telah memasuki masa purna tugas untuk tetap berhimpun melalui wadah IKAPABDSI Kabupaten Karawang.
«“Kami mendorong agar ke depan para anggota BPD yang purna tugas dapat berhimpun dan aktif di dalam komunitas IKAPABDSI Kabupaten Karawang. Wadah ini penting agar tali silaturahmi tetap terjaga erat, sekaligus menjadi ruang untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif terkait isu-isu strategis dan persoalan di tingkat desa,” kata H. Suhara.»
Ia menilai pengalaman para purna BPD merupakan aset yang tetap memiliki nilai dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan serta tata kelola pemerintahan desa.
Petisi Bukit Pamoyanan Dorong Pemenuhan Hak Purna BPD
Agenda jambore kemudian mencapai puncaknya dengan penetapan Petisi Bukit Pamoyanan. Petisi tersebut disepakati dan ditandatangani oleh hampir 190 peserta perwakilan BPD dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang.
Penetapan petisi turut disaksikan secara hybrid oleh sejumlah tokoh dan jajaran pimpinan organisasi, di antaranya Ketua dan Sekretaris PABPDSI Jawa Barat serta Dewan Pembina, H. Erik H. Kusumah, yang memberikan arahan dan dukungan melalui konferensi video.
Melalui Petisi Bukit Pamoyanan, para peserta mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang agar segera mengambil langkah dan kebijakan yang dinilai diperlukan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anggota BPD yang memasuki masa purna tugas dan aspek kesejahteraannya.
Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama para peserta jambore untuk mengawal aspirasi yang telah dituangkan dalam Petisi Bukit Pamoyanan.
PABPDSI Kabupaten Karawang bersama para purna anggota BPD selanjutnya berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi dan pengawalan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang hingga terdapat kebijakan teknis yang diharapkan dapat menjawab aspirasi para anggota BPD purna tugas.
Jambore Purna BPD 2026 di Bukit Pamoyanan pun ditutup dengan semangat kebersamaan, konsolidasi, dan komitmen untuk menjaga persaudaraan lintas generasi anggota BPD sekaligus terus berkontribusi bagi kemajuan desa di Kabupaten Karawang.(Han)
