Petunjuk Awal Dugaan Korupsi Anggaran Pokir Terang Benderang

  • Whatsapp

KarawangPos – Buntut dinamika komitmen fee lima persen dana pokok pikiran (pokir) atau aspirasi yang sempat membuat gaduh dunia perpolitikan di Kabupaten Karawang berbuntut panjang.

Tim penyelidik yang dibentuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Martha Paulina Berliana, S.H, M.H langsung tancap gas melakukan serangkaian penyelidikan guna mencari dan menemukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan anggaran pokir yang dikelola oleh Pemkab Karawang.

Read More

Banner Iklan Sariksa

Informasi yang diterima, Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Acep Jamhuri, selaku koordinator TAPD dan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Karawang kemungkinan besar merupakan pihak pertama yang akan dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

“Jika Pak Sekda diundang untuk diminta keterangan itu lumrah karena beliau koordinator TAPD. Saya melihat langkah yang ditempuh tim penyelidik sudah tepat dengan memulai proses penyelidikannya dari ranah regulasi dan kebijakan,”ungkap Dani, tokoh pemuda asal Kecamatan Karawang Barat, Senin (6/6/2022).

Menurut Dani, permintaan keterangan oleh tim penyelidik Kejari terkait pelaksanaan anggaran pokir juga akan menyasar parlemen di DPRD Karawang.

“Mulai dari unsur pimpinan DPRD, bahkan tidak menutup kemungkinan seluruh anggota DPRD akan dimintai keterangan. Prosesnya akan panjang karena juga melibatkan pihak penyedia jasa konstruksi atau rekanan dalam realisasi anggaran pokir,”kata Dani.

Dani berharap, proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan realisasi anggaran pokir yang saat ini dilakukan tim penyelidik Kejari Karawang bisa berjalan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

“Saya memiliki keyakinan pihak Kejari mampu membawa permasalahan ini sampai ke meja hijau. Petunjuk awal adanya dugaan permainan dalam pengelolaan anggaran atau paket pokir pada salah satu partai sudah terang benderang. Tentunya tim penyelidik memiliki cara tersendiri untuk mencari dan menemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara pada kasus ini,”tandas Dani.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Karawang, Tohom Hasiholan, S.H, M.H saat ditemui pada Senin, (6/6/2022) sore menjelaskan, pihaknya belum bisa menyampaikan informasi terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran pokir.

“Masih tahap penyelidikan Kang, jadi kami belum bisa menyampaikan statmen terkait proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyelidik. Hanya meluruskan yang sebelumnya, bahwa proses hukum terkait pokir masih di tahap penyelidikan, bukan penyidikan,”tegas Tohom.

Untuk diketahui, dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran pokir bermula saat salah satu petinggi partai berencana melakukan usulan pemberhentian terhadap dua kader partainya.

Dinilai tidak loyal dan tidak mematuhi aturan partai untuk memberikan dana operasional ke DPC sebesar lima persen atau sekitar Rp 150 juta dari dana aspirasi sebesar Rp 1 miliar, kedua kader tersebut diusulkan ke DPW dan DPP untuk dilakukan pemberhentian dari keanggotaan partai.

Banner Iklan Sariksa
  • Whatsapp

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.