KarawangPos – Bahas penyaluran bantuan tunai dari pemerintah, Komisi IV DPRD Karawang melakukan audiensi bersama Paguyuban Pedagang Sembako Karawang (Pasok), Rabu (8/1/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Junaedi, menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mengevaluasi manfaat penyaluran bantuan dalam bentuk tunai dibandingkan non tunai.
Asep menyampaikan bantuan tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos kepada 175 Ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) saat ini berdasarkan hasil temuan Paguyuban Pedagang Sembako Karawang sering tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang menjadi tujuan utama program.
Dalam hal ini, Komisi IV mendorong Dinas Sosial Kabupaten Karawan untuk turut serta melakukam perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karema sifatnya yang cukup mendesak.
“Banyak temuan bahwa data KPM tidak sesuai, ada yang sudah meninggal masih tercatat, sementara yang seharusnya menerima malah terlewat. Ke depan, data ini harus lebih akurat agar program tepat sasaran,” kata Asep Junaedi.
Di samping itu, berdasarkan hasil audiensi, Paguyuban Pedagang Sembako Karawang mengusulkan agar penyaluran bantuan kembali ke bentuk non tunai.
Model ini, menurut mereka, lebih efektif dalam memastikan penerima memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pokok. Selain itu, penyaluran non tunai membuka peluang besar untuk pemberdayaan pedagang sembako lokal, menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Karawang.
Komisi IV mendukung usulan tersebut dan akan mendukung adanya kajian komparatif untuk menilai manfaat dan risiko dari kedua bentuk penyaluran.
“Jika kajian menunjukkan bahwa manfaat non tunai lebih besar, kami akan mendorong pemerintah agar kembali menggunakan mekanisme tersebut,” ujar Asep.
Asep Junaedi juga menyampaikan, dalam hal ini Fraksi Nasdem di DPRD Karawang menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah yang memperbaiki tata kelola bantuan sosial, termasuk memberdayakan pedagang lokal,” pungkas Asep Junaedi.
