KarawangPos – Kasus harian dan kematian akibat varian baru Covid-19 global meningkat. Sementara di Indonesia, kasus domestik juga meningkat meskipun tingkat hospitalisasi masih terkendali. Meski demikian, perkembangan kasus Covid-19 perlu diantisipasi dengan akselerasi vaksinasi. Di Indonesia, vaksis dosis 1 telah diberikan kepada 202,81 juta orang (75,1% populasi), dosis 2 kepada 170,36 juta orang (63,1% populasi), dan vaksin booster telah diberikan kepada 57,75 juta orang (21,4% populasi).
Risiko bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global. Tekanan inflasi global masih tinggi dan mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global. Selain berlanjutnya inflasi dan pengetatan moneter, potensi krisis utang global dan potensi stagflasi perlu diwaspadai. Sementara itu, perlambatan aktivitas manufaktur global berlanjut, didorong penurunan tingkat permintaan dan ekspor, serta tingkat output yang tidak berubah. Di sisi lain, tekanan pada pasar keuangan global berangsur mereda pasca FOMC meeting bulan Juli 2022. Lebih jauh, prospek pertumbuhan ekonomi global melemah akibat berlanjutnya konflik geopolitik, meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. IMF memperkirakan pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 3,2% dan 2,9% (yoy), lebih rendah 0,4 pp dan 0,7 pp dari perkiraan April 2022 seiring risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan yang semakin meningkat.
Beralih ke domestik, pemulihan ekonomi nasional menguat signifikan didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi dan kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II mencapai 5,4%, ditopang hampir semua sektor dan merata secara spasial. Berbagai indikator dini juga menunjukkan tren yang masih kuat memasuki kuartal III 2022. Kondisi ekonomi Indonesia mendapat apresiasi dari lembaga internasional. Hal ini ditandai dengan perbaikan outlook peringkat kredit dari S&P dan afirmasi dari Fitch, R&I dan JCR, di tengah maraknya aksi penurunnan peringkat kredit pada negara lain. Pemulihan ekonomi domestik berjalan baik namun risiko global khususnya yang berasal dari inflasi, pengetatan moneter dan resesi negara maju harus diwaspadai. Kinerja APBN bulan Juli kembali mencatatkan surplus, ditopang kinerja pendapatan yang masih tumbuh tinggi. “Inilah yang nanti kita akan terus jaga supaya kesehatan APBN akan menjadi faktor untuk menciptakan sentimen positif, sehingga pemulihan ekonomi juga akan terus berlangsung padahal kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dengan adanya APBN yang relatif kuat dan sehat ini memberikan keyakinan, confidence dan juga sentimen yang diharapkan positif,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus secara daring.
Di sisi lain, belanja negara mulai tumbuh dan perlu terus diakselerasi, kinerja investasi juga diupayakan tetap maksimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Pembiayaan APBN terjaga, namun tetap merespon dinamika pasar keuangan yang volatile. Kebijakan APBN 2022 menjadi pondasi penting menghadapi dinamika global dan penyehatan APBN ke depan. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Agustus 2022.
Perekonomian Indonesia Masih Kuat di Tengah Tren Perlambatan Ekonomi di Berbagai Negara pada Kuartal II 2022
Laju pemulihan ekonomi Indonesia melampaui ekspektasi pasar. Di tengah dinamika perekonomian global, kinerja pemulihan terus berlanjut dan semakin menguat pada Triwulan II 2022 yang tumbuh hingga 5,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tengah krisis dan ketidakpastian global, bahkan PDB riil Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan rata-rata pre-pandemi.
Berbagai indikator konsumsi melanjutkan tren penguatan, ditunjukkan oleh aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal seiring dengan Covid-19 yang semakin terkendali. Google Mobility Indeks per 5 Agustus 2022 kembali naik di angka 20,9%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks penjualan eceran Juli diperkirakan sebesar 204,9, relatif sama dengan bulan Juni mencapai 206,6. Secara tahunan tumbuh 8,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian Juni 4,1%. Kemudian Mandiri Spending Index mencapai 132,7 seiring dengan kuatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat.
Selanjutnya, perkembangan indikator produksi mendukung penguatan ekonomi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia Juli 2022 berada pada level 51,3, naik dibanding bulan lalu di 50,2 di tengah kontraksi dan pelemahan manufaktur di negara besar seperti Eropa dan AS. Konsumsi listrik tumbuh positif, secara total tumbuh 11,7% (yoy), ditopang oleh konsumsi listrik untuk industri dan bisnis, menunjukkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha. Selain itu, kapasitas produksi manufaktur dan pertambangan terus membaik mendekati level prapandemi.
Inflasi Indonesia mengalami peningkatan, namun masih moderat. Tekanan akibat harga global sebagian diserap APBN sehingga transmisi ke domestik relatif terbatas. Selanjutnya, volatilitas global turut berdampak terhadap arus keluar dari emerging markets, termasuk Indonesia. Namun dari segi kepemilikan, kepemilikan SBN masih didominasi oleh perbankan dan BI, sementara porsi kepemilikan asing turun secara bertahap sejak akhir 2019 (38,57%) ke angka 15,52% per 5 Agustus 2022, meskipun di awal Agustus mulai terjadi inflow. Kinerja pasar SBN terdampak volatilitas global. Meski tetap terjaga, perlu diwaspadai pengaruh normalisasi kebijakan moneter global pada peningkatan cost of fund.
APBN Hadir sebagai Shock Absorber Dampak Peningkatan Risiko Global
APBN Kerja Keras melalui Belanja Negara yang didukung juga oleh program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melanjutkan pertumbuhan positif didorong belanja non K/L untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun serta jamkes ASN. Realisasi BPP sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp1.031,2 triliun (44,8% dari Pagu). Belanja KL sebesar Rp490,7 triliun (51,9% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Sementara realisasi Belanja Non-KL mencapai Rp540,6 triliun (39,9% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.
Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 5 Agustus 2022 mencapai Rp168,3 triliun atau 36,9% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp32,3 triliun; b) Perlinmas Rp77,8 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp58,3 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp413,6 triliun atau 51,4% dari Pagu. TKDD masih terkontraksi tipis, namun membaik dibanding bulan lalu, ditopang kinerja positif dari sebagian besar TKDD karena kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya ekonomi pemulihan. Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp50,0 triiliun, dicairkan kepada BLU LMAN, FLPP,BLU LDKPI, dan DPPN. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Pendapatan Negara Tumbuh Signifikan
Pendapatan Negara tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, dampak implementasi UU HPP, dan naiknya harga komoditas. Namun demikian, perlu kehati-hatian terhadap keberlanjutan harga komoditas ke depan. Hingga Juli 2022, Pendapatan Negara tercapai Rp1.551,0 triliun atau 68,4% dari Pagu, tumbuh 50,3 persen. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.213,5 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp337,1 triliun dan Hibah Rp0,34 triliun.
Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan akhir Juli 2022 tercapai sebesar Rp1.028,5 triliun (69,3% dari Pagu) atau tumbuh 58,8% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Juli 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (i) Tren peningkatan harga komoditas; (ii) Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik (domestik dan luar negeri); (iii) Basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal; dan (iv) Dampak implementasi PPS. ontribusi penerimaan pajak yang berasal dari dampak kenaikan harga komoditas hingga Juli 2022 mencapai Rp174,8 triliun meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp15,6 triliun, sedangkan dampak penerapan PPS hingga Juli 2022 mencapai Rp61,0 triliun.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp185,1 triliun (61,9% dari Pagu) atau tumbuh 31,1% (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didorong penguatan harga komoditas (terutama gas) dan percepatan ekspor serta masih tingginya HPE. Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp27,35 triliun atau tumbuh sebesar 31,5% (yoy), didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama Sektor Perdagangan dan Sektor Industri. Penerimaan Cukai mencapai Rp122,14 triliun atau tumbuh sebesar 20,6% dipengaruhi efektivitas kebijakan tarif, lonjakan produksi bulan Maret (efek kenaikan tarif PPN) dan efektivitas pengawasan. Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp31.41 triliun atau tumbuh sebesar 97,8%, akibat tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit, dan kebijakan Flush Out.
Kinerja PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp337,1 triliun (70,0 % dari Pagu). PNBP tetap tumbuh terutama didorong kenaikan pendapatan SDA, PNBP layanan K/L dan Pendapatan KND (dividen BUMN). Realisasi PNBP SDA tumbuh 93,6%, terutama didorong kenaikan rata-rata ICP (meski lifting migas turun) dan HBA. Selanjutnya, realisasi PNBP SDA non-migas tumbuh 102,6%, terutama disumbang dari sektor pertambangan minerba dan sektor perikanan. Selanjutnya,realisasi PNBP dari KND tumbuh 39,8%, terutama berasal dari dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 80,9%. Realisasi PNBP lainnya tumbuh 34,0%, didorong Pendapatan Penjualan Hasil Tambang. Sementara itu, realisasi PNBP dari BLU terkontraksi 18,61% akibat turunnya Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit.
Pembiayaan APBN Terjaga namun Tetap Merespon Dinamika Pasar Keuangan yang Volatile
Realisasi APBN sampai akhir Juli 2022 mencatat surplus 0,57% terhadap PDB. Namun demikian, dengan perkembangan ekonomi dan kinerja APBN yang semakin baik, terutama dari sisi pendapatan negara yang meningkat tajam, defisit fiskal di akhir tahun 2022 diproyeksikan dapat kembali turun menjadi lebih rendah dari pada target Perpres 98/2022. Penurunan defisit APBN membawa konsekuensi pada pembiayaan anggaran dan pembiayaan utang yang juga mengalami penurunan. Penyesuaian tersebut menunjukkan upaya APBN untuk adaptif dan responsif menghadapi risiko global sekaligus menjaga kesinambungan APBN untuk konsolidasi fiskal tahun 2023.
Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp236,9 triliun (25,1% dari Pagu), turun 49,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp223,9 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,0 triliun. Pemerintah tetap mengutamakan penerbitan SBN domestik, antara lain melalui penerbitan SBN Ritel sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan implementasi SKB I dan III, sekaligus sebagai tahun terakhir pelaksanaan SKB. SKB I di mana BI sebagai standby buyer telah tercapai sebesar Rp35,94 triliun, sementara realisasi SKB III yang diterbitkan pada bulan Juli mencapai Rp21,87 triliun. Menghadapi peningkatan risiko global, Pemerintah telah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022, antara lain: (i) Optimalisasi SBN domestik melalui SKB III sepanjang semester II disesuaikan dengan realisasi belanja PEN, (ii) Penyesuaian target lelang SBN, (iii) Penyesuaian target SBN valas mempertimbangkan kondisi kas Pemerintah dan dinamika pasar keuangan, (iv) Upsizing SBN Ritel yang juga sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik, dan (v) Penarikan Pinjaman Program yang fleksibel disesuaikan dengan kondisi pemenuhan pembiayaan Pemerintah.
Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi global akibat berlanjutnya konflik geopolitik, meningkatnya risiko stagflasi, dan volatilitas pasar keuangan global menjadi faktor risiko yang harus diwaspadai. Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional menguat signifikan didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi dan kinerja ekspor, perlu dijaga momentumnya. “Situasi-situasi ini terus akan kita monitor, tentu di dalam setiap pos dalam APBN juga akan tetap kita juga kelola secara sangat hati-hati, sehingga tujuan-tujuan nasional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja lagi, kemudian penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat yang kemudian disertai dengan stabilitas dari sisi harga,” harap Menkeu. APBN bulan Juli masih mencatatkan surplus, menjadi salah satu penopang bagi pemulihan ekonomi dan sentimen yang positif, serta menjaga kinerja ekonomi dengan melindungi masyarakat dari guncangan harga dan pelemahan ekonomi global. APBN akan terus dipertahankan sebagai shock absorber dan pendukung konsolidasi fiskal 2023 dan akan kembali ke kebijakan defisit di bawah 3% PDB.
