KarawangPos – Diduga tidak mengantongi izin, Organisasi Koalisi Indonesia Lestari (KAWALI) meminta Pemkab Karawang menghentikan aktifitas pembangunan batching plant yang tengah beroperasi di lokasi proyek pembangunan Bank Indonesia (BI), di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.
“Beberapa hari lalu, kami telah mengirimkan surat ke DLHK, intinya kita minta proses pembangunan batching plant dihentikan sementara. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban,” ungkap Rere, Sekretaris DPD KAWALI Karawang, Rabu (3/8/22).
Rere menjelaskan, sejumlah perizinan seperti UKL dan UPL, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang notabene merupakan kewenangan dari Pemkab Karawang harus dilengkapi sebelum memulai aktifitas pekerjaan.
“Secara ketentuan, perizinan seperti dokumen lingkungan, PBG, seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum aktifitas pembangunan dilakukan,” jelas Rere.
Rere mengakui bahwa keberadaan batching plant yang berada di lokasi proyek Bank Indinesia (BI) tersebut nantinya untuk mendukung pengerjaan pembangunan Bank Indonesia. Namun, tegasnya, proses perizinan pembangunan batching plant dan infrastruktur lainnya di areal tersebut wajib dilengkapi.
“Padahal saat menghadiri sidang komisi Amdal pada Juni tahun lalu, Bank Indonesia saat itu menyanggupi akan mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku,”ungkap Rere.
Akan kondisi tersebut, Rere menjelaskan, pihak perusahaan selaku pelaksana pembangunan batching plant jika tidak memiliki perizinan dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.
“Hal itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Ciptakerja Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 daftar usaha/kegiatan wajib AMDAL, UKL/UPL atau SPK PPLH (SPPL).
