KarawangPos – Sebanyak 24 desa di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang terendam banjir. Curah hujan yang cukup tinggi dan meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Karawang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kabupaten Karawang.
Sejulmah kalangan menilai, banjir yang terjadi sejak awal Februari 2021 tersebut merupakan banjir terparah dari banjir sebelumnya yang terjadi pada 2010 silam.
Hal itu tampak dari rentetan sejumlah kunjungan pejabat pemerintah, baik pejabat di tingkat provinsi, pemerintah pusat, bahkan hingga Wakil Presiden RI turut datang meninjau langsung sejumlah lokasi banjir di Kabupaten Karawang.
Akan hal itu, Plh. Bupati Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan bahwa banjir tidak bisa dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Cellica-Jimmy yang oleh sebagian pihak dituding tidak bisa mengantisipasi bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi.
Menurut Acep, bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu murni disebabkan faktor alam, diantaranya intensitas curah hujan tinggi yang menyebabkan sejumlah daerah di Jawa Barat juga mengalami banjir serupa.
“Kita bisa melihat, hujannya cukup merata terjadi di sejumlah daerah seperti Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung hingga Cianjur, akhirnya membuat aliran Sungai Citarum dan Sungai Cibe’et meluap. Jadi tidak ada kaitannya dengan RPJMD Cellica-Jimmy. Banjir sekarang itu karena curah hujan tinggi mulai tangggal 6 Pebruari. Hanya satu dua hari sempat reda. Kemudian hujan dan banjir kembali,”tutur Acep Jamhuri, Senin (22/2).
Acep menjelaskan, banjir di wilayah Kecamatan Cikampek terjadi akibat air kiriman dari Kawasan BIC Purwakarta yang mengalir ke Situ Kamojing. Kemudian, ada luapan air Sungai Cilamaya akibat kiriman air dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.
Sehingga, lanjutnya, solusi penanganan banjir di Kabupaten Karawang harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Misal air Citarum itu kan alirannya dari Situ Cisanti, kemudian Waduk Saguling, Waduk Cirata dan lebih besar lagi Waduk Jatiluhur, kemudian digelontorkan ke Walahar. Kemudian Sungai Cibe’et di atasnya tidak ada waduk. Belum lagi kemarin ada suplai air akibat perubahan tata ruang di wilayah timur Cibe’et. Akhirnya Kali Cicangor Tamanmekar dan Cikereteg ikut banjir. Kemudian perubahan tata ruang di Bekasi. Sehingga air yang mengalir ke Cibe’et bertemu dengan air Sungai Citarum. Sehingga terjadilah luapan air yang sangat luar biasa yang melimpas ke daratan. Jadi pengelolaanya harus terintegrasi,” paparnya.
Acep menjelaskan, solusi penanggulangan banjir di Kabupaten Karawang harus dilakukan dari wilayah hulu terlebih dahulu. Sehingga akan menjadi percuma jika harus dibangun bendungan baru di wilayah Kabupaten Karawang.
“Membuat bendungan di Karawang akan menjadi percuma. Bendungan tetap harus dibangun di daerah hulu. Kecuali nanti bendungan di wilayah Cikaranggelam (Cikampek). Karena di Cikaranggelam harus ada sodetan. Kemudian dilakukan nornalisasi di Situ Kamojing. Sebelum di Situ Kamojing harus ada situ di sekitar BIC,”jelas Acep.
Sebelumnya, Pemkab Karawang sudah melakukan pemaparan dan menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang bagaimana menyelesaikan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Karawang.
“Kemarin kita sudah ekpose ke Kepala BNPB, bahwa persoalan banjir di Karawang dan sekitarnya itu karena persoalan di hulu dan hilir, yaitu dimana aliran air semakin mengecil. Aliran yang ke Tanjungpakis akhirnya di bagi dua aliran, ke Muaragembong dan akhirnya jebol di Pebayuran. Kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar di wilayah hulu diperbaiki dan hilir dinormalisasi,” bebernya.
Artinya, sambung Acep, persoalan banjir ini tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab Karawang. Karena terkadang kondisi Karawang tidak hujan pun juga sering terjadi banjir akibat kiriman air dari hulu.
“Contoh di Cikaranggelam terkadang gak hujan gak apa, tapi tetep banjir karena ada kiriman air dari Purwakarta. Inilah yang saya maksud harus ada solusi yang tersistematis dan terintegrasi,”pungkas Acep.(adk)
