KarawangPos – Terkait rencana PPKM Darurat yang akan diterapkan pada 3 Juli mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, H. Acep Jamhuri, Rabu (30/6).
“Jika memang nanti dilaksanakan PPKM Darurat, tentu teknisnya harus disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat tidak kaget dengan diberlakukannya PPKM Darurat” ujar Acep.
Menurut Acep, di Karawang ada ribuan industri yang masih beroperasi. Jika PPKM Darurat diberlakukan, mereka harus melakukan adaptasi secara cepat dengan mengurangi produksinya secara tiba-tiba.
“Hal ini yang harus diperhatikan. Apakah mampu kalangan industri mengikuti aturan PPKM Darurat tersebut,” kata Acep.
Kendala lain, lanjut Acep, anggaran di daerah untuk menangani pandemi Covid-19 sudah sangat menipis. Artinya, Pemerintah Daerah tidak akan mampu mensubsidi masyarakat saat mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun.
Anggaran yang masih ada, kata Acep, saat ini difokuskan untuk membantu para tenaga kesehatan yang bekerja siang malam menyelamatkan pasien Covid-19. Sisanya diarahkan untuk menyewa beberapa hotel tempat perawatan warga yang positif.
“Sewa hotel pun hanya bisa dilakukan hingga akhir Juli nanti. Sementara kita belum tahu sampai kapan pandemi akan berakhir,” katanya.
Acep berharap, pemberlakukan PPKM Darurat disertai dengan juklak juknis, dan anggaran yang jelas. Sebab, dalam pelaksanannya nanti, sangat membutuhkan dukungan anggaran.
