KarawangPos – Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang memastikan proses pengecekan lapangan pada kegiatan pengadaan perahu Tahun Anggaran (TA) 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang telah selesai dilaksanakan.
Namun, meski sudah selesai melakukan pengecekan fisik perahu dari para kelompok penerima manfaat, berdasarkan aturan yang ada, Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut ke ranah publik.
“Baru beres pengecekan di lapangan, kemarin terkendala Covid-19,”ungkap Inspektur Pembantu (Irban) wilayah II Karawang, Zaenudin, Rabu (31/3).
Zae mengatakan, pihaknya (Inspektorat-red) bekerja dengan membentuk tim untuk menindaklanjuti permintaan pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
“Tim ada yang ke ranah administrasi, ada juga yang ke teknis. Khusus untuk teknis, kami sudah melakukan pengecekan ke para penerima manfaat. Tinggal tim melakukan kajian, dan melakukan penyusunan untuk disampaikan kembali ke penyidik di kejaksaan,”kata Zaenudin.
Sebelumnya, pada Senin (13/7/2020), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Rohayatie mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan Karawang.
“Kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan dan akan segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui permasalahan ini,” kata Rohayatie.
Untuk diketahui, pada Tahun Anggaran 2019, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang menganggarkan Rp 1 miliar untuk pengadaan 10 unit perahu yang akan diserahkan kepada kelompok nelayan yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir Karawang.
